Implementasi Green Government

Ini oleh-oleh dari perjalanan liputan HM Sampoerna di Lombok pada tanggal 26 Januari silam. Di desa Pringgabaya, Lombok Timur itu produsen rokok terbesar di Indonesia melakukan aksi corporate social responsibility berupa penghijauan hutan kembali. Sampoerna bekerjasama dengan mitra penyedia tembakau PT Sadhana Arif Nusa yang diberi nama membentuk program pelestarian lingkungan berbasis kemitraan dengan memanfaatkan lahan milik masyarakat setempat yaitu Program Hutan Lestari. Dalam program ini, Sampoerna menyerahkan tujuh juta pohon turi untuk masyarakat petani tembakau. Pemilihan pohon turi ini ternyata memiliki alasan tersendiri, karena pohon ini memiliki nilai ekonomi yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Menurut Kuswanto, juru bicara PT Sadhana Arif Nusa, satu batang pohon turi seharga Rp6.000. Padahal dalam satu hektar bisa ditanam kurang lebih 5.000 batang pohon turi dengan jarak masing-masing 2 x 1 meter. Dan pohon turi ini bisa dipanen setelah berumur tiga tahun. Itu artinya dalam satu hektar pohon masyarakat bisa memperoleh kurang lebih Rp6.000 x 5.000 = Rp 30.000.000. Atau kurang lebih Rp10.000.000 per tahunnya. Menariknya, PT Sadhana Arif Nusa siap menampung pohon turi yang telah siap panen karena kayu turi ini digunakan sebagai pengganti BBM untuk proses pengomprongan tembakau.

Sebenarnya program ini menguntungkan banyak pihak. Bagi Sampoerna, tak lain untuk penyaluran CSR juga untuk pencitraan perusahaan (bisa saja untuk mendapat sebutan sebagai perusahaan yang ‘green’) dan penyaluran CSR tersebut masih berkutat di lingkungan Sampoerna dalam hal ini masyarakat petani tembakau di Lombok.  FYI, 95% tembakau untuk Sampoerna berasal dari Lombok, maka tidak salah bila Sampoerna memberikan bantuan di daerah Lombok. Bagi masyarakat tentu saja menambah pendapatan tanpa harus mengeluarkan modal. Bagi PT Sadhana Arif Nusa, dengan program ini cost of operational menjadi lebih murah. Mengapa demikian? Terhitung tahun ini, pemerintah daerah NTB mencanangkan konversi BBM menjadi batubara atau bahan bakar alternatif untuk pengomprongan tembakau. Untuk 1 hektare tembakau dibutuhkan 1.000 batang pohon turi atau 800 batang dengan tambahan 2 ton batubara khusus untuk pengomprongan tembakau. So, dengan program ini PT Sadhana Arif Nusa sudah ada persiapan konversi bahan bakar pengomprongan. Setidaknya, stok  tiga tahun mendatang sudah aman. Gak cukup tiga pihak saja yang diuntungkan. Pihak pemerintah dalam hal ini juga turut diuntungkan. Kebetulan, PemProv Nusa Tenggara Barat sedang giat-giatnya menggalakkan program ‘NTB Hijau’. Mengingat kondisi hutan di Lombok yang sangat memprihatinkan, adanya program yang diadakan oleh PT HM Sampoerna bisa jadi angin segar. Data dari Dinas Kehutanan NTB lahan kritis di daerah Lombok mencapai 507.000 hektar atau sekitar 26% dari total luas daratan yang terdiri dari 159.000 hektar adalah hutan kritis dan lahan kritis non hutan seluas 348.000 hektar. Memang seharusnya program Corporate Social Responsibility sebuah perusahaan memiliki efek beruntun dan berkelanjutan. Dari CSR Sampoerna memiliki efek berantai – PT Sadhana Arif Nusa (stok bahan bakar pengganti BBM) – Masyarakat (mendapatkan penghasilan tambahan hanya dari menanam pohon) – Pemerintah Provinsi (ada yang berkontribusi untuk program ‘NTB Hijau’).

Sedikit melebar dari topik CSR diatas. Pemerintah Provinsi NTB nampaknya memang memiliki concern terhadap lingkungan khususnya penghijauan hutan. Bagaimana tidak? Bupati Lombok Timur, H.M Sukiman Azmy memiliki program yang unik dalam upaya menghijaukan lingkungan. Dimana letak keunikannya? Setiap calon pengantin diwajibkan untuk menanam minimal dua batang pohon sebagai syarat utama perkawinan itu dinyatakan sah. Selain itu, setiap kelahiran bayi diwajibkan bagi orang tuanya untuk menanam minimal satu pohon. Bisa dibayangkan, bila angka kelahiran dan pernikahan di kabupaten tersebut cukup tinggi, maka satu hutan bisa terbentuk. Taruhlah ada 400 kelahiran dan 100 pernikahan dalam setahun. Artinya akan ada 400 + (2×100) = 600 batang pohon per tahun. Bahkan, rencananya Pak Sukiman ini berniat untuk mewajibkan menanam satu batang pohon bagi warga pemohon Kartu Tanda Penduduk. Rasanya niatan ini jauh lebih baik, dibandingkan warga harus memberikan sumbangan dalam bentuk uang. Selain memberatkan, sumbangan ini rawan ‘korupsi’ (bikin otak warga gak sehat karena terus-terusan mikir yang engga2 tentang sumbangannya). Masa iya aparat mau korupsi puun. Gak banget. Seharusnya kalau ada gelar Green Leadership pantas sekali disematkan pada Pak Sukiman ini. Seandainya semua bupati dan gubernur di Indonesia seperti dia, Indonesia mungkin akan kembali hijau. Ir Hartina, Kepala Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat mengatakan di tahun ini akan mencanangkan ‘Green School’ di Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Mataram. Bukti keseriusan pemerintah daerah untuk dalam program pelestarian lingkungan.

Semoga HM Sampoerna tak berhenti dengan program-program CSR-nya yang memang memiliki benefit bagi lingkungan sekitar dan sustainable. Salut dengan PemProv NTB dan Bupati Lombok Timur. Seandainya ada Green Government, sepertinya mereka layak mendapatkan predikat tersebut. Semoga saja langkah yang telah diambil bisa menjadi teladan bagi daerah lainnya dalam pelestarian lingkungan karena paradigma ‘Green Environment’ tak akan bisa tercapai tanpa adanya peran leader dalam kebijakan pemerintahannya. 

H.M Sukiman Azmy

One response to “Implementasi Green Government

  1. Salah satu Program Kapitalisme perusahaan di Lombok..tlg dicheck ke lapangan dulu,,apakah benar perusahaan ini ada csr nya atau gak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s