Pemerintah Harus Melindungi Sektor UMKM

Sudah menjadi rahasia umum bila sektor UMKM di Indonesia menjadi salah satu penopang di kala krisis ekonomi melanda. Salah satunya adalah saat krisis moneter tahun 1998 silam, sektor UKM menjadi dewa penyelamat perekonomian Indonesia. Namun sayangnya, kebijakan pemerintah seringkali tidak berpihak terhadap sektor ini. Salah satu buktinya adalah saat penyegelan rumah sebagai tempat usaha di kawasan Antasari, Jakarta Selatan Oktober silam disusul kemudian kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hal ini menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi Sandiaga Salahuddin Uno, wakil ketua umum Kadin Bidang UMKM dan Koperasi pada Marthapuri Dwi Utari via e-mail November 2009 silam. Berikut petikannya:

Bagaimana komentar Anda terhadap adanya penyegelan tempat-tempat usaha di beberapa kawasan pemukiman diantaranya Jl P. Antasari, Pondok Indah dan lainnya?

Memang sebaiknya untuk mendirikan usaha apalagi dengan bangunan harus sudah mengantongi perijinan yang aman. tetapi masalah yang dirasakan pengusaha kecil dan mikro saat ini adalah sulitnya birokrasi pemerintahan untuk mendirikan usaha dan kurangnya pengetahuan dari pengusaha itu sendiri. Akhirnya mereka tidak mau ambil pusing untuk mengurus hal itu. Hanya dengan modal nekat mereka mendirikan usaha tersebut. Akhirnya terjadilah konflik kepentingan seperti sekarang ini. Saya harapkan pemerintah dapat memberikan solusi yang lebih baik daripada hanya sekedar merumahkan pengusaha tersebut, karena jika langsung disegel, usaha kecil akan kesulitan untuk berkembang.

Bagaimana dengan peraturan pajaknya? Di beberapa tempat, usaha beromset cukup besar tetap berkantor di rumah agar terhindar dari pungutan pajak? Bagaimana komentar Anda?

Pemerintah memang belum banyak memberikan perlindungan maupun treatment khusus pada pertumbuhan sektor informal. Bahkan beberapa tahun yang lalu, terkadang saya temukan, banyak pengusaha kecil yang dikejar-kejar oleh aparat pajak. Bukannya mendapatkan stimulus, justru tagihan pajak yang harus mereka hadapi. Namun masalah tersebut, kini sudah dapat dijawab oleh departemen pajak yang sudah melakukan sejumlah perombakan terkait dengan birokrasi, transparansi, serta kemudahan pembayararan. Karena itu saya harapkan buat teman teman pengusaha untuk taat membayar pajak, dengan taat pajak berarti kita ikut membangun infrastruktur yang pada akhirnya akan mendorong kemudahan distribusi, dan peningkatan omset penjualan.

Apakah solusi lain selain penyegelan tempat-tempat usaha tersebut?

Pemerintah bisa membantu para pengusaha disekitar kawasan tersebut dengan relokasi ke tempat yang convenience bagi mereka untuk ber-usaha. Pemerintah dan Kadin bisa memfasilitasi untuk membentuk PIK (Perkampungan Industri Kecil) yang bisa mendapatkan kredit usaha dari perbankan.

Bagaimanakah peran KADIN dalam menghadapi fenomena tersebut?

Sebenarnya Kadin telah meminta pemerintah untuk menghentikan penyegelan tersebut. Jika penyegelan diteruskan, ribuan usaha kecil yang berada di tengah permukiman terancam tutup. Padahal jumlah usaha kecil di Jakarta mencapai 97% dari total jumlah usaha yang ada. Usaha kecil, terutama yang baru mulai didirikan, membutuhkan kelonggaran untuk menempati rumah tinggal sebagai tempat usaha. Kerena itu jika pemerintah menilai keberadaan usaha tersebut menganggu aktivitas masyarakat, terutama menyebabkan kemacetan, maka harus ada sejumlah langkah dari pemerintah yang nyata agar usaha mereka bisa tetap berjalan. Kadin akan senantiasa memfasilitasi dan mempercepat agar proses tersebut berjalan lancar.

Penertiban ini, bisa dibilang mengancam tumbuhnya entrepreneur di Indonesia khususnya di Jakarta. Seberapa besarkah potential lost secara ekonomis maupun kuantitas dari hilangnya/berkurangnya kesempatan para pengusaha UMKM ini? (mohon datanya)

Jika sebuah aturan akan menghambat pertumbuhan ekonomi sebuah Negara, maka perlu ditinjau ulang kebijakan tersebut. Penertiban yang dilakukan pemerintah harusnya membawa kebaikan bagi banyak pihak. Saat ini lebih dari 50 juta pengusaha di Indonesia bergerak pada sektor mikro, informal, tanpa payung hukum yang jelas. Kebanyakan mereka menggantungkan usahanya di pinggir pinggir jalan raya. Jika dari jumlah tersebut dilakukan penertiban, maka kerugian yang akan terjadi banyak sekali.

Apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat untuk menumbuhkan entrepreneur yang tangguh di Indonesia?

Pemerintah dapat mendukung berkembangnya wirausaha dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif disertai dengan regulasi dan pajak yang jelas. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan harus menjadi prioritas pemerintah untuk mengembangkan jumlah entrepreneur yang dapat menggerakan ekonomi bukan sekedar menjadi pengusaha untuk bertahan hidup.

Adakah role model dari negara lain yang bisa kita pelajari dan dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan UMKM di Indonesia?

Pengembangan UMKM harus sesuai dengan kebutuhannya. Kadin mengusulkan agar usaha mikro dan usaha kecil mendapatkan perlakuan yang berbeda. Pengusaha mikro lebih membutuhkan pemberdayaan dan akses untuk mendapatkan kredit mikro, sedangkan usaha kecil lebih membutuhkan bantuan untuk peningkatan kapasitas mereka. Selain itu, pemerintah harus mulai bisa berfokus pada competitive advantage. Banyak role model yang bisa kita jadikan acuan sebenarnya. Thailand yang terkenal sebagai Kitchen of the world, Jerman dengan high performance car, atau Prancis dengan expensive perfume. Indonesia harus mulai bisa belajar dari negara-negara tersebut. Di Industri kreatif sendiri Indonesia beberapa kali berada pada peringkat pertama jadi sudah seharusnya kita juga bisa menjadi role model seperti negara-negara maju lainnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s